jogja.Ants BANTUL – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantul terus menyempurnakan persiapan dalam mengoperasikan layanan tersebut. bus sekolah Untuk tahun 2027 yang akan datang. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan konkret dari pemerintah setempat terhadap sektor pendidikan serta memperkuat pembangunan wilayah penting di Bantul.
Kini, Dinas Perhubungan Bantul sedang mempersiapkan unsur-unsur penunjang, khususnya penerbitan jalur untuk tiga armada bis yang akan berjalan.
Dari ketiga kendaraan itu, satu bis sudah mulai berjalan, sedangkan dua unit lainnya adalah bantuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Kepala Divisi Transportasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Toto Pamudji Rahardjo menyampaikan bahwa mereka sudah menjalin komunikasi terus-menerus dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul guna menentukan rute-rute yang paling penting.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, berikut merupakan rencana jalur operasional ketiga bis sekolah ini:
Jalur 1: Wilayah Palbapang – Pandak – Pajangan – Sedayu.
Jalur 2: Wilayah Srandakan – Pandak – Bantul (yang mendukung wilayah Pesisir Selatan/Pansela).
Jalur 3: Wilayah Jetis – Imogiri – Bantul.
"Satu jalur yang akan kita utamakan yaitu saran studi lapangan melalui wilayah Jetis-Imogiri-Bantul," kata Toto di Yogyakarta, Rabu (11/6).
Untuk jalur kedua, Dinas Perhubungan Bantul mengatur sesuai petunjuk Bupati Bantul dalam hal pengembangan wilayah pariwisata Pantai Selatan (Pansela).
Pengintegrasian layanan angkutan sekolah dengan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat menciptakan manfaat yang lebih besar untuk warga masyarakat.
Kesiapan Armada dan Operasional
Mengenai persiapan teknis, Toto menyatakan bahwa semua komponen pendukung sudah siap.
"Kesiapan armada terpenuhi, petugas juga telah siap, serta seluruhnya dalam kondisi siap, hanya menunggu pelaksanaannya saja. Tiga unit bis tersebut pasti akan menggunakan plat nomor merah," tegasnya.
Secara teknis, kendaraan bantuan yang diberikan oleh KPK adalah bus sedang dengan daya tampung sebanyak 23 orang, sedangkan bantuan dari Kemenhub memiliki kapasitas untuk 16 penumpang.
Merupakan tanggapan terhadap tekanan naiknya harga bahan bakar minyak yang tidak subsidi, Dinas Perhubungan sudah menyesuaikan anggaran pengeluaran dalam Rencana Anggaran Biaya untuk mengatasi meningkatnya biaya operasional pada tahun mendatang.
Namun, Toto menegaskan bahwa pemerintah tetap menjadikan fungsi sosial dari layanan tersebut sebagai prioritas utama.
"Kami terus memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan komitmen kami dalam mendukung pendidikan anak-anak di Bantul," tutupnya. (mar3/jpnn)
0 Komentar