.JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan diri terhadap keputusan AS untuk memberlakukan tarif balasan sebesar 32% pada produk impor Indonesia. Tarif ini berdasarkan dasar pajak 10%, dan berlaku bagi seluruh negara. Pemerintah bersiap merespons hal tersebut melalui beberapa tindakan, di antaranya adalah melakukan pembicaraan diplomatik.
"Secara mendasar, kami telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi dan meredam dampaknya sejak awal, karena kebijakan Trump ini tidak datang begitu saja dalam waktu singkat," ungkap Plt Deputi II Kantor Staf Presidensial (KSP) Edy Priyono saat Rakor guna Memastikan Keamanan Pasokan dan Stabilisasi Harga Barang Pokok pasca Idul Fitri 1446 Hijriah yang digelar oleh Bakpansus secara virtual dari Jakarta, Kamis.
Edy memberikan komentarnya saat jurnalis menanyai pendapatnya tentang keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menerapkan tarif dasar dan biaya impor tambahan bagi berbagai negara perdagangan mitra, di antaranya Indonesia yang mendapatkan hambatan ekspor dengan kenaikan tarif pengembalian senilai 32%.
"Sekarang kita telah mengetahui tujuannya, yaitu kemana arahnya bergerak. Informasi tambahan yang kami dapatkan adalah tentang besaran biayanya, yakni dalam hal ini perhitungan resiprokal sebesar 64%, dan ketika mendapatkan diskon menjadi setengah dari nilai tersebut, atau 32%," katanya.
Namun, Edy menyatakan bahwa dia tidak dapat memastikan adanya instruksi spesifik dari Presiden Prabowo Subianto tentang kebijakan tariff balasan yang diumumkan Trump, sebab jabatan beliaulah bukanlah tempat yang tepat untuk memberitahu hal tersebut.
Meskipun begitu, ia menyebutkan bahwa Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto telah memberi petunjuk untuk mengevaluasi efek keputusan yang diambil Trump terhadap Indonesia.
"Tidak dapat dipastikan adanya instruksi spesifik dari Bapak Presiden kepada kita. Di tingkatan kami sebagai pejabat eselon 1, yang bisa dikonfirmasikan hanyalah bahwa terdapat petunjuk dari Kepala Staf Presiden untuk menganalisis implikasinya," jelasnya.
Dia menyatakan bahwa mereka telah menganalisis dampak dari kebijakan tersebut. "Analisis itu sudah dilaksanakan. Namun, tentunya kami tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut di tempat ini," jelasnya.
Selanjutnya, Edy menyebutkan bahwa biaya tersebut diterapkan pada barang yang berasal dari beragam negara, tidak terbatas di Indonesia sehingga menurut teorinya, demand Atau permintaan dari Amerika mungkin berkurang.
Walau tarif ini berbeda-beda tiap negara, harapannya tak akan mempengaruhi kompetitifitas Indonesia dibandingkan negara-negara lain, agar efek sampingnya dapat dikurangi. Sebagaimana disampaikan Edy, "Walaupun kita tahu bahwa Amerika adalah destinasi eksport kedua bagi Indonesia."
Menurut dia, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan memberikan keuntungan pada sektor eksportasi, walaupun hal tersebut akan menambah beban kepada pihak impor.
"Berdasarkan aspek ekspor, ini sebenarnya merupakan peluang. Produk kita jika dikalkulasikan menggunakan dolar Amerika Serikat ternyata mengalami sedikit penurunan. Walaupun begitu, pelemahan nilai rupiah tersebut bisa menyebabkan harga barang impor naik. Namun hal ini juga dapat menjadikan produk ekspor kita lebih terjangkau. Oleh karena itu, ada beberapa keuntungan yang muncul di sini," ungkapnya.
Dia mengulangi bahwa langkah-langkah pengurangan risiko dan persiapan telah dijalankan sedari awal dengan tujuan agar kebijakan tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap Indonesia.
"Kami pasti mencoba memberikan performa terbaik, ini meliputi potensi kegiatan lobbi dan lain-lain, hal tersebut dianggap normal," ujar Edy.
Presiden Trump di hari Rabu (2/4/2025) menyatakan peningkatan tariff perdagangan terhadap negera-negera yang sebelumnya telah meraih defisit neraca perdagangan dengan Amerika Serikat.
Berdasarkan data dari Gedung Putih, Indonesia menempati posisi kedelapan dalam daftar negara-negara yang mengalami peningkatan tariff Amerika Serikat sebesar 32 persen.
Kira-kira 60 negara akan menghadapi bea balasan setengah dari tarif yang mereka tetapkan terhadap Amerika Serikat.
Indonesia hanyalah salah satu dari beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang menjadi target dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat tersebut.
Terdapat juga Malaysia, Kamboja, Vietnam dan Thailand yang mengalami peningkatan tariff sebesar 24%, 49%, 46% dan 36% secara berurutan.
Tarif yang sudah lama ditegaskan oleh Trump tersebut diumumkan pada acara "Majukan Ekonomi Amerika Serikat Kembali" di Taman Rose, Gedung Putih, Rabu waktu lokal.
Tarif universal periode Trump disebut-sebut bakal diimplementasikan mulai hari Sabtu tanggal 5 April 2025, sedangkan tarif balasan, yang mengincar kira-kira 60 negara trading partner Amerika Serikat, direncanakan untuk dimulai dari hari Rabu tanggal 9 Maret 2025.
0 Komentar