, Jakarta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa ada sejumlah bupati dan walikota yang berencana untuk mengikutinya retret Gelombang kedua ini mencapai sekitar 40 sampai dengan 50 orang. Menurut pernyataan Tito dari Kantor Koordinator Menteri Bidang Pangan, Jakarta, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, dia menyebutkan bahwa perkiraannya adalah sekitar 40 atau mungkin 50 kepala daerah.
Tito Karnavian Mereka menyatakan bahwa angka tersebut tetap harus diverifikasi lagi karena beberapa kepala daerah, seperti contohnya mereka dari Bali, belum berpartisipasi pada retret tahapan awal di Akademi Militer Magelar, Jawa Tengah. Selain itu, Tito juga menambahkan bahwa fase kedua dari retret ini bertujuan untuk para kepala daerah yang telah dilantik usai permohonan atas keberhasilannya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan finalnya.
"Mengenai penolakan MK tersebut, nanti kita akan bergabung sebab mereka telah dilantik oleh gubernur," ungkapnya. Mantan Kepala Polri tersebut saat ini masih menunggu informasi terbaru tentang jumlah tepat para kepala daerah yang berencana ikut dalam retret, termasuk juga gubernurnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sebelumnya menyebut terdapat 49 kepala daerah yang belum berpartisipasi dalam retret tahap awal di Akmil Magelang pada bulan Februari kemarin. Ia menjelaskan bahwa sebagian dari angka tersebut akan ikut serta dalam retret tahap kedua.
Bima menyebut bahwa timnya saat ini tengah merancang prosedur implementasi retret gelombang kedua. "Dana telah dialokasikan sepenuhnya, karena kami sudah melakukan perhitungan. Oleh sebab itu, dana retret ini mencakup semua kepala daerah dan hanya akan difokuskan pada penyederhanaan konsep," jelas Bima usai bertemu dengan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi di tempat tinggal beliau di Sumber, Banjarsari, Solo, pada hari Kamis, tanggal 3 April 2025.
Bima menyebut bahwa tahap kedua dari retret itu mungkin dilangsungkan di Akademi Militer Magelang atau di lokasi alternatif lainnya. Ia menekankan bahwa penyelenggaraannya perlu disesuaikan dengan partisipan yang kurang banyak dibandingkan fase awal. "Lokasinya belum pasti ya, bisa di Magelang, bisa juga di mana saja asalkan skala kecil, seperti antara 25 hingga 30 kepala daerah," ungkapnya.
Oyuk Ivani Siagian, Vedro Imanuel Girsang dan Sapto Yunus berkontribusi pada penulisan artikel ini.
0 Komentar