Ants - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi yang juga dikenal sebagai KDM, menyampaikan bahwa besarnya ketakwaan seseorang pemimpin bukan diukur hanya berdasarkan aktivitas agamanya saja, tetapi lebih pada sikapnya dalam membantu menyelesaikan masalah rakyat biasa. - Pemimpin yang saleh tidak dapat dinilai hanya dari kegiatan ibadahnya belaka, kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM, namun harus dilihat dari komitmennya untuk menghadapi permasalahan masyarakat kecil. - Menurut Dedi Mulyadi selaku gubernur Jabar dengan nama panggilan KDM, standar kesalehan seorang tokoh kepemimpinan adalah bagaimana ia mendukung penyelesaian masalah-masalah warga bawah.
KDM juga menyentuh pernyataan Menteri Agama yang mengatakan bahwa ketakwaan seseorang pemimpin tidak dapat dinilai hanya dari kegiatan rohani harian mereka.
"Jadi menurut Ustaz Menteri Agama, tugas keislaman Gubernur itu apakah pergi ke Al-Jabar setiap harinya? Bukan. Apakah ke Pusdai setiap harinya? Bukan," ujar Dedi seperti yang diunggah di media sosial Instagram, Jumat (10/6).
Dia mengatakan, tanggung jawab sebagai pemimpin agama seorang gubernur perlu ditunjukkan dengan tindakan nyata yang secara langsung memenuhi kebutuhan rakyatnya. Menurutnya, pelayanan kepada penduduk miskin dan kelompok rentan adalah bentuk ibadah sosial yang paling penting.
"Tugas sebagai seorang pemimpin ialah mengatasi permasalahan para warga miskin, memperhatikan anak-anak yatim, membantu orang-orang yang sedang sakit, memberi kesempatan kerja bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan, menyelesaikan tantangan petani, nelayan dan tenaga kerja, itu tanggung jawabku, tugas ku bukan bersifat rohani namun lebih pada aspek sosial," tegasnya.
Sebelumnya, mantan Bupati Purwakarta menyampaikan bahwa ketakwaan seseorang bukan hanya dinilai dari aktivitas ibadah individu saja. Menurut pandangannya, seorang pemimpin wajib mampu menciptakan kebijakan yang memberi dampak nyata kepada masyarakat awam.
"Keberagamaanku bukanlah membaca kalimat La ilaha illa Allah sebanyak 110 ribu kali, tetapi keberagamaanku adalah membangun ribuan rumah bagi warga miskin," katanya.
Dedi juga menyampaikan perhatian terhadap pentingnya pengaturan dana daerah yang lebih mengedepankan kebutuhan warga. Dia berharap APBD dapat dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk aktivitas formal para pejabat saja.
"Kejujuran saya ialah menghabiskan anggaran daerah bukan untuk liburan, bukan untuk berwisata, bukan untuk pergi keluar negeri, bukan untuk seragam dinas, bukan untuk rumah jabatan, bukan untuk rapat-rapat, bukan untuk konferensi, dan bukan untuk pembinaan-pembinaan," katanya.
Selanjutnya, dia menegaskan bahwa alokasi dana harus ditujukan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan sosial. Baginya, APBD sebaiknya digunakan sebagai alat untuk mengatasi masalah kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan penduduk.
"Tetapi menghabiskan anggaran APBD saya, menyelesaikan asnaf tersebut menjadi wajib bagi zakat. Itu adalah tanggung jawab APBD," tutupnya.
0 Komentar