Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menjadikan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi Pulau Panas Bumi atau disebut juga dengan istilah Geothermal Island. Rencana ini timbul karena adanya potensi untuk membangun pembangkit listrik menggunakan energi panas bumi (PLTP), yang bisa digunakan sebagai alternatif pengganti solar di wilayah itu.
"Mari berharap, pulau Flores ini dengan izin Tuhan dapat menjadi Pulau Geotermal, karena sumber panas bumi di sana sangat luar biasa," ungkap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) dari Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi saat menghadiri acara Konferensi Pers The 11th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2025 pada hari Selasa tanggal 15 April.
Eniya mengatakan bahwa panas bumi adalah satu-satunya jenis energi terbarukan yang dapat digunakan Flores sebagai alternatif bagi solar diesel. Menurut Eniya, kementerian telah mempertimbangkan beberapa sumber energi terbarukan lainnya, termasuk PLTA dan PLTS, untuk dikerjakan di wilayah tersebut.
Eniya berpendapat bahwa Flores terlalu panas dan kering, membuat pengembangan PLTA menjadi tantangan besar di sana. Di sisi lain, instalasi panel surya memerlukan area tanah yang luas guna menggantikan pemakaian bahan bakar diesel di Flores.
"Anugerah satu dari alam yang dapat dimanfaatkan adalah panas bumi," ungkap Eniya.
Penting dinilai oleh pihak berwenang untuk mengidentifikasi alternatif bahan bakar diesel di Flores karena minyak solar ini memberatkan subsidi negara. Setiap tahun, biaya subsidi BBM hanya di wilayah Flores sudah mencapai angkaRp 1 triliun.
“Itu untuk Flores saja, sekecil itu. Inilah yang mendorong kami untuk bisa menggolkan proyek panas bumi di Flores,” tuturnya.
Penolakan Masyarakat
Sebaliknya, ada ketidakpastian yang dirasakan oleh masyarakat, lembaga tradisional, serta grup-guru agama di Flores. Mereka cenderung memiliki pandangan negatif mengenai efek proyek geothermal pada ekosistem dan struktur sosial setempat.
Demo tersebut telah berlangsung selama berbulan-bulan, sebagai respons dari SK No. 2268 K/30/MEM/2017 Kementerian ESDM yang menetapkan Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Sejak penetapan SK tersebut, terdapat sejumlah proyek panas bumi dikembangkan di wilayah Flores, seperti Mataloko (Ngada), Poco Leok, dan Wae Sano.
Eniya juga menyebutkan ada demonstrasi menentang proyek geotermal di Flores. Dia menjelaskan bahwa pihak pemerintahan telah melakukan komunikasi rutin dengan Keuskupan Ende serta perusahaan-perusahaan terkait, yakni PT Sokoria Geothermal Indonesia, PT PLN, dan PT Daya Mas Geopatra Energi.
Eniya menyebutkan bahwa komunikasi telah berjalan dengan lancar. Dia dan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung pun merencanakan untuk berkunjung ke NTT sebagai langkah lanjutan dari pembicaraan itu.
“Memang ada sedikit masalah, kami mengakui,” tutur Eniya.
0 Komentar