bali.Ants , DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali selalu berkembang lebih jauh untuk meningkatkan pengelolaan pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat.
Dalam rangkaian acara Exit Meeting Audit Kinerja yang diselenggarakan di Ruang Nakula pada hari Kamis (11/6), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali menyatakan komitmennya dalam melanjutkan semua rekomendasi hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkum.
Tindakan ini merupakan bukti nyata dari komitmen para pejabat di Kanwil Kemenkum Bali dalam menyediakan layanan hukum yang lebih terbuka, berkualitas, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Acara ini turut hadir oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Negeri Bali Eem Nurmanah bersama dengan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan serta Pendidikan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah beserta stafnya.
Kepala Tim Itjen Kementerian Hukum dijabat secara langsung oleh Inspektur Wilayah I Morina Harahap.
Morina Harahap mengemukakan temuan dari pemeriksaan serta saran-saran perbaikan guna meningkatkan mutu pelaksanaan layanan hukum di daerah Bali.
Morina Harahap menyoroti kepentingan menganggap laporan audit sebagai alat penilaian dan pengembangan yang terus-menerus.
Dia meminta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali agar melaksanakan pencatatan dan pemetaan terhadap semua ditemukan sebagai dasar dalam menyusun tindakan-tindakan strategis berikutnya.
Di samping itu, Inspektorat Jenderal juga menyarankan peningkatan pemahaman bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta penggarisan pedoman kerja yang sama oleh Petugas Pemasyarakatan Hukum.
Selanjutnya peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menunjang program bantuan hukum serta Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Eem Nurmanah, mengucapkan rasa terima kasih kepada Inspektorat Jenderal karena bimbingan serta penilaian yang sudah diberikan.
Baginya, audit tidak hanya sekadar proses pengecekan, tetapi juga alat belajar dan pengembangan guna memperbaiki mutu pelayanan bagi masyarakat.
Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Itjen atas pelaksanaan audit kinerja yang dilakukan dengan mendalam.
"Hasil pemeriksaan ini merupakan bahan penilaian yang sangat bernilai bagi kami dalam meningkatkan pengelolaan pelaksanaan bantuan hukum," ujar Kepala Kantor Wilayah Eem Nurmanah.
"Semua saran yang diberikan akan kami tangani dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk komitmen untuk menyediakan pelayanan hukum yang terus meningkat kualitasnya, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberi manfaat kepada masyarakat," tambahnya.
Kepala Wilayah Eem Nurmanah menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali akan segera mengambil tindakan perbaikan berdasarkan saran yang disampaikan.
Misalnya dengan memperkuat pelatihan bagi Lembaga Bantuan Hukum, serta menyusun prosedur operasional standar yang lebih terkoordinasi bersama Para Pengajar Hukum.
Termasuk peningkatan koordinasi bersama pemerintah daerah untuk memperluas pendukung dalam pelaksanaan layanan hukum, serta penguatan dana Posbankum.
Pembukaan kegiatan Exit Meeting diakhiri dengan pemberian Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Wilayah I kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Eem Nurmanah.
Pengambilan alih ini merupakan tanda penyelesaian proses audit dan sekaligus memulai penerapan berbagai upaya perbaikan yang akan dijalankan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.
Khususnya dalam rangka menciptakan pelayanan bantuan hukum yang lebih professional, jelas, serta memperhatikan keinginan masyarakat. (jpnn)
0 Komentar